GLOBALISASI KAPITALISME DILAWAN DI MANA-MANA

PUASA, WAHIB, DAN MARX

Oleh:
Nurani Soyomukti
(Salah satu nominatorLomba Penulisan Esai Nasional AHMAD WAHIBAWARD Freedom Institute, LP3ES,HMI CabangCiputat Jakarta 2003)

“Sehubungan dengan puasa Ramadhan, Menteri Agama Mukti Ali menyerang teori-teori Marx dan Freud. Menurut saya: 1. Objek ajaran puasa adalah pribadi-pribadi, sedang ajaran historis materialisme adalah masyarakat. Jadi kurang relevan untuk membandingkan keduanya; 2. Materi dalam historis materialisme bukanlah makanan atau kekayaan, tetapi cara-cara manusia berproduksi. Mukti Ali salah faham mengenai teori Marx; 3. Sex dalam teori Freud jauh lebih luas dari pengertian kelamin. Teori libido-seksual dipakainya bukan sebagai satu-satunya yang dominan, melainkan sebagai dasar umum dari tindakan manusia”, begitulah Wahib mengeluh dalam catatan hariannya yang ditulis pada tanggal 27 Oktober 1971.

Ungkapan itu adalah salah satu ekspresi Wahib sebagai pemikir muda atas kondisi pemikiran intelektual Islam terutama seniornya di komunitas yang dianggap menjunjung nilai-nilai pembaharuan. Dan itulah salah satu watak intelektual Islam yang membuat “manusia soliter” itu ‘sumpek’ dan pada akhirnya, bersama Djohan Effendi, ‘pamit’ meninggalkan komunitasnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Ahmad Wahib adalah seorang pemikir muda yang meninggal dunia di usianya yang sangat muda dengan meninggalkan catatan-catatan harian yang akhirnya diterbitkan dalam bentuk sebuah buku oleh LP3ES Jakarta dengan judul “Pergolakan Politik Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib”.

Dari catatan-catatan Ahmad Wahib, pemikiran Islam yang dilihatnya waktu itu cenderung jumud dan tidak menggunakan “kebebasan berpikir” –suatu frase yang disebut berkali-kali dalam catatan hariannya. Pemikiran Islam yang menjauhkan diri dari analisa ilmiah tidak akan mampu menjelaskan realitas konkrit yang eksis dalam kehidupan manusia. Kalau pemikir Islam ingin berperan dalam sejarah, maka seharusnya pijakannya bukan semata suatu hal yang berada di angan-angan, tetapi harus menggunakan teori sejarah (sosiologis) yang objektif.

Oleh karena itulah Wahib kecewa dengan Mukti Ali yang waktu itu menjabat sebagai menteri Agama, yang dulunya juga menjadi aktivis HMI tulen. Mukti Ali dianggap tidak mampu memahami teori-teori ilmiah seperti salah dalam memahami pemikiran Karl Marx dan Sigmund Freud. Hal itu yang menurut Wahib bertentangan dengan “sikap terbuka, kebenaran berpikir, idea of progress dan lain-lainnya” (hal. 95). Lebih jauh mengenai penegasannya terhadap kebebasan berpikir, Wahib menuliskan bahwa terhadap hukum-hukum alam atau takdir Tuhan dalam dunia benda, manusia tidak bisa tidak musti tunduk. Tak ada free-will di dalamnya. Akan tetapi dalam hubungannya dengan hukum alam itu bersifat reseptif-pasif, juga bersifat eksploratif dan kreatif. Dengan eksploratif dimaksudkan bahwa manusia berhak dan berkemampuan untuk mengetahui, menyelidiki, dan menerima dengan sadar hukum-hukum alam tersebut. Dari hukum eksploratif inilah maka lahirlah ilmu (science) atau lebih tepatnya pure science. Sedang dari hubungan kreatif dimaksudkan bahwa kegiatan-kegiatan eksploratif tersebut manusia dapat memanfaatkan dan merubahnya sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Maka dari sinilah lahir teknologi. Dalam teknologi inilah terdapat kebebasan (free will) manusia, apakah akan melakukan teknologi dengan cara menguntungkan atau merugikan.

Wahib berkeyakinan bahwa hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan berpikir seperti itu akan mengakibatkan sikap keagamaan yang kehilangan rasa “hormat dan kasih”, serta intoleran. Wahib menyaksikan sendiri sempitnya pemahaman semacam itu bahkan di kalangan generasi muda muslim yang seharusnya berpikiran ilmiah dan kritis-akademis. Pada tanggal 18 November 1972 ia menulis: “…Umat Islam harus berlatih memandang manusia lain yang berbeda faham dengan penuh hormat dan kasih. Tingkat keagamaan seseorang adalah sebagian dari individualitasnya yang harus tumbuh dari dalam. Kebiasaan untuk memvonis bekas-bekas anggota PKI sebagai orang-orang yang sesat dan malahan dituntut untuk ditahan terus atau ditangkap kembali bukan sifat kenabian… Sikap semacam ini terdapat pula dalam hubungan dengan kehidupan generasi muda atau nilai-nilai moral sekarang ini, sikap sok suci, penafsiran moral yang sangat sepihak dan kebiasaan melakukan generalisasi dengan mudah. Semua ini tidak menyuburkan sikap toleran, apalagi bila kemudian dipertegas oleh pidato-pidato para pemimpin mubaligh.”

Dari pendekatan terhadap wahyu Allah, Wahib nampaknya meletakkan Sejarah Muhhamad dan perjuangannya sebagai sumber ajaran Islam, bukan semata-mata teks-teks. Itulah yang menurutnya akan melibatkan manusia muslim dalam tugas “historical direction” untuk mengisap dari sejarah Muhammad itu sumber terang dari masa kini. Dalam tugas itu, aktifitas spiritual dan intelektual manusia muslim ikut berbicara. Peran intelektual dari manusia akan mampu membebaskan umat dari selubung-selubung penindasan yang bersembunyi dalam politik, budaya, dan ideologi, bahkan agama sendiri ketika ia hanya berfungsi sebagai legitimasi oleh para pelaku penindasan.

Dalam bahasa Wahib, kemunafikan, topeng-topeng, dan selubung palsu sejarah akan mampu membuat manusia dapat “berkomunikasi tanpa hambatan”. Pada tanggal 11 April 1970 , cita-citanya itu—yang disebutnya sendiri sebagai “bukan meramal” dilengkapi dengan argumen seperti ini: “Bila hambatan-hambatan teknis, managerial dan mental sudah terkikis merata di seluruh muka bumi, maka komunikasi ide antara tiap-tiap sudut dunia ini akan berjalan lancar. Setiap perkembangan ide yang dicetuskan di suatu sudut dunia, akan diketahui waktu itu juga di sudut-sudut lain yang terjauh. Pada waktu itulah aliran-aliran akan terancam eksistensinya, karena serangan dan kritik yang tidak pernah berhenti akan menggoyahkan seluruh sendi-sendinya. Pada waktunya aliran-aliran dalam faham kemanusiaan akan hapus.”

Syarat-syarat bagi terciptanya masyarakat ideal seperti itu bagi Wahib adalah jika “kontradiksi-kontradiksi sosiologis… kapanpun dan dimanapun, harus kita atasi dan hilangkan secara cepat dan tepat, sadar dan terarah.” Itulah, yang baginya, merupakan hukum dialektika dari proses pembaruan tanpa ujung.

Mungkin karena itulah ia membenarkan kesalahan Mukti Ali tentang pemikiran Karl Marx tentang materialisme dialektika historis. Marx adalah seorang yang dengan teliti dan komprehensif menganalisa sejarah masyarakat termasuk melihat kontradiksi sosial yang menyebabkan manusia tidak mampu mengembangkan kekuatan produktifnya untuk menciptakan peradaban yang bermartabat. Marx menganalisa bahwa yang mendasari gerak sejarah adalah gerak ekonomi dan laju kekuatan produksi masyarakat, yang didasari oleh kerja manusia dalam rangka mengatasi alam dan manusia lain demi memenuhi dan meningkatkan kebutuhan hidupnya. Hubungan produksi adalah hubungan antara kekuatan produksi yang terus berkembang. Perkembangan kekuatan produksi ini dihadang oleh hubungan ekonomi yang cenderung konservatif karena kelas sosial yang berkuasa berusaha mempertahankannya. Kaum bangsawan, raja, tuan tanah (bahkan juga dibantu agamawan dan pendheta) berusaha melanggengkan hubungan penindasan, yaitu dengan menguasai tanah kaum ini mampu menghisap kerja rakyat jelata mayoritas yang harus membayar upeti. Maka dengan menyebarkan budaya, adat dan kepercayaan yang ada para penguasa bisa melanggengkan kekuasaannya. Misalnya dengan menciptakan kepercayaan bahwa raja adalah wakil tuhan atau Dewa, dianggap golongan yang pantas untuk mendapat perlakuan dan hak istimewa; rakyat jarus menuruti perintah raja, mengabdi kepadanya, menyetor upeti, dan intinya mengabdikan kerja kerasnya untuk kenikmatan hidup kelas penindas.

Menurut Marx, sejarah akan berubah secara mendasar jika di dalamnya ada kekuatan yang kontradiktif dan antagonis. Kaum pemodal untuk mengembanglan industrialisasi harus berhadapan dengan hubungan produksi lama (feudal) yang tidak mendukung perkembangan produktif modal. Maka terjadi antagonisme yang kuat antara kelas borjuis dengan kelas feudal yang ingin mempertahankan tatanan politiknya (kerajaan atau monarki absolut). Maka terjadilah suatu revolusi kaum pemodal yang didukung oleh pemikiran dan ide-ide baru, diikuti oleh gerakan politik massa yang menumbangkan tatanan kerajaan, seperti terjadi di negara-negara Eropa.

Modal dan tatanan barunya telah tercipta, yaitu sistem sosial kapitalisme. Buruh adalah tenaga produktif baru yang lahir dari rahim kapitalisme. Kapitalisme adalah bentuk kontradiksi baru dalam masyarakat karena hubungan produksinya masih menghisap, yang membuat buruh dan kerja manusia terasing, sehingga kekuatan produktif mayoritas manusia tidak dapat dimaksimalkan karena justru hanya dihabiskan untuk kerja yang dihisap. Makanya, Marx merekomendasikan proyek emansipasinya dengan masyarakat sosialisnya.

Akan tetapi Wahib tidak banyak berbicara tentang tatanan masyarakat apa yang cocok untuk mengatur peradaban. Ia hanya memahami bahwa kontradiksi sosiologis harus dijadikan landasan bagi para intelektual untuk melahirkan pembaharuan Islam. Yang jelas, Wahib adalah seorang pemikir muda (waktu itu) yang sangat mengagumi Karl Marx, terutama saat pada tanggal 29 Maret 1970 dia menulis secara berani: “…andaikata di tangan kiri Muhammad yang memegang kitab, yaitu Al Hadist, sedang dalam tangan kanannya tidak ada wahyu Allah (Al Qur’an), maka dengan tegas aku akan berkata bahwa Karl Marx dan Frederick Engels lebih hebat dari utusan Tuhan itu. Otak kedua orang itu yang luar biasa dan pengabdian yang luar biasa pula, akan meyakinkan setiap orang bahwa kedua orang besar itu adalah penghuni sorga tingkat pertama, berkumpul dengan para nabi dan syuhada.”

Benar-benar radikal pemikirannya!

HOMO HOMINI LUPUS: HILANGNYA KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT!

Oleh: Nurani Soyomukti

“… di jalanan kami sandarkan cita-cita.

Sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya..

Orangtua, pandanglah kami sebagai manusia

Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta.”

(Iwan Fals, “Bongkar”)

Membangun sebuah hubungan sosial selalu harus dilandasi oleh kepercayaan. Lirik lagu Iwan Fals di atas menggambarkan pelarian seorang anak yang lari dari rumah karena keluarga tidak lagi bisa dipercaya, hanya sibuk mengurusi urusannya sendiri. Anakpun tidak cukup hanya diberi materi, tetapi mereka butuh kata-kata, penjelasan, sentuhan, dekapan, attachment, dan “cinta”. Ketika anak sudah tak lagi percaya pada orangtua, maka ikatan dalam keluarga telah retak dan masa depan keluarga tidak akan mampu menjamin terjaminnya pertumbuhan anak yang seharusnya manusiawi.

Jika Indonesia adalah sebuah keluarga, saat ini keluarga bangsa ini juga sedang retak. Anak-anak bangsa tidak lagi percaya pada negara: mereka lebih suka di jalan-jalan meluapkan ketidakpuasannya pada apa yang terjadi dan dihasilkan oleh pembangunan. Demonstrasi di jalan semakin massif, konflik dan kekerasan merajalela, ketertekanan dan ketegangan jiwa tiap anggota masyarakat semakin menguat. Lama-lama yang muncul adalah keputusasaan karena situasi yang diharapkan tak kunjung datang.

Karena kepercayaanlah, pemuda dari berbagai suku bangsa bisa mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Karena kepercayaanlah mereka menyatukan diri untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Karena kepercayaanlah mereka bersatu untuk melawan penjajah dan mengolah sebuah bangsa untuk kemakmuran dan keadilan.

Dan kini, karena ketidakpercayaanlah, orang saling membunuh, daerah-daerah ingin lepas dari kesatuan republik Indonesia , serta masing-masing ingin menyelamatkan dan menjalankan agenda atau kepentingannya sendiri-sendiri. Orang yang sudah berkuasa hanya ingin menjalankan kebijakan ekonomi-politik yang menguntungkan dirinya, keluarga, dan kelompoknya. Bahkan atas dasar ketidakpercayaan pula, mereka masih berusaha mendekat kepada rakyat pada saat dibutuhkan.

Elit politik tidak lagi percaya pada massa rakyat, maka mereka hanya pura-pura mewakili rakyat. Menjelang pemilu mereka akan butuh rakyat untuk mendukung ‘proyek politik’-nya, atau lebih tepatnya untuk mencoblos. Rakyat yang juga telah dibohongi berkali-kali—32 tahun di masa OrdeBaru dan dua kali pemilu nasional di era pasca-Soeharto—juga telah menyimpan rasa ketidakpercayaan yang kian meningkat pada elit-elit politik. Merekapun malas untuk didekati oleh para elit politik. Tetapi rakyat sangat dibutuhkan untuk menjalankan ritualitas lima tahunan. Ke manapun rakyat bersembunyi—entah di lubang semut ataupun di bawah selokan—nampaknya akan dicari. Akan diyakinkan dengan rayuan-rayuan atau sogokan-sogokan seperti uang, kaos partai, sembako, supermi, atau pembangunan mesjid, jembatan, atau jalan di kampungnya. Tapi ketidakpercayaan rakyat terhadap elit sudah tidak bisa diubah lagi nampaknya. Maka bisa saja mereka menerima sogokan atau bantuan (kebaikan yang dibuat-buat oleh elit yang ujungnya juga untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri). Tetapi rakyat hanya pura-pura menuruti, dan—sebagaimana rakyat sudah banyak belajar ilmu kepura-puraan dari sinetron dan opera sabun—ia bisa jadi menerima bantuan-bantuan dan sogokan-sogokan itu.

Tentang kisah sinetron tak usah diragukan lagi tentang ceritanya yang penuh ketidakpercayaan antar tokoh dan pemiannya, kelicikan, kekerasan, kekejaman, intrik yang digambarkan sangat dramatis. Kelicikan didramatisir melampaui apa yang terjadi. Atau memang semacam itulah cermin kalangan borjuis yang hari-harinya diwarnai intrik. Rakyat miskinpun nampaknya berpikir atau bahkan adayang meyakinkan diri bahwa dunia memang dipenuhi kekejaman, intrik, dan kelicikan. Maka, mereka berpikir, jika elit politik licik dan hanya datang ketika membutuhkan massa rakyat, ya pura-pura saja mendengar dan menerima saja.

Tetapi itu bagi rakyat yang kritis dan taktis—meskipun juga merupakan kesadaran dan tindakan pragmatis sebagaimana watak elit-elit yang dilihatnya. Jika Hannah Arendt pernah melontarkan tesis bahwa kekerasan menularkan kekerasan pada masyarakat, pragmatisme juga menularkan pragmatisme. Sebelum Arendt, Marx jauh-jauh hari sudah yakin bahwa ideologi (kelas) yang dominan masyarakat didominasi oleh ideologi atau cara berpikir (kelas) dominannya (elit). Maka mental rakyat rusak, menjadi prgamatis dan hanya akan berbuat jika disogok, karena tertular oleh kerusakan moral para elit dan pimpinan bangsanya.

Selain yang kritis, taktis, dan pragmatis, tidak sedikit rakyat yang over-apatis. Mereka cenderung lari pada kenyataan karena kenyataan selalu membohongi. Merekapun lari pada suatu hal yang mistik. Mereka menyerahkan hubungan sosial kepada suatu hal yang bersifat fatalis. Mereka hanya percaya pada Tuhan untuk mengatasi masalahnya, dan realitas hubungan rasional yang nyata dalam aras ikatan material (sosial, ekonomi, politik) disangkalnya. Inilah yang membuat elit-elit politik yang membungkus kepentingannya dengan label moral dan agama lumayan laku.

Tetapi juga semakin banyak orang yang, karena ketidakpercayaan, akhirnya tidak percaya pada kemanusiaan atau potensi kebaikan. Mereka adalah kalangan yang menjalani profesi yang oleh hukum disebut sebagai “kriminal” atau oleh agama disebut “para pendosa”. Maling, pemerkosa, pembunuh, perampok, dan lain-lainpun semakin banyak. Juga pelacur, pengemis, dan penipu.

Sekali lagi watak elit (penguasa yang menindas) di manapun dan kapanpun selalu menular pada masyarakat. Elitnya penipu dengan menebar janji-janji, rakyatnyapun terpaksa menjadi penipu untuk bertahan hidup. Elitnya merampok harta negara, rakyatnyapun banyak yang mencuri dan merampok untuk bertahan hidup. Pemerintahnya melalui tentaranya membunuh rakyat dan (bahkan) mahasiswa, rakyatnyapun banyak yang harus membunuh untuk bertahan hidup.

Kekerasan dan kebohongan semacam itu sudah melembaga. Hanya sedikit intelektual, tokoh, dan gerakan yang peduli. Pada hal, tindakan main hakim sendiri berupa perusakan, intimidasi, sampai penutupan tempat usaha atau ibadah tidak bisa dibiarkan lagi. Bukankah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya? Negara mesti mencegah terulangnya kekerasan lewat penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Melawan watak dan mental yang rusak dan telah meluas tidaklah mudah. Memulihkan kepercayaan bukanlah hal yang mudah. Harus diwujudkan dengan tindakan konkrit, gerakan yang berlandaskan pada ideologi yang berangkat dari kondisi material yang menjadi sebab-sebab rusaknya mental masyarakat. Kepercayaan memiliki basis material dalam hubungan ekonomi. Kontradiksi ekonomi yang melahirkan kesenjangan kelas adalah jurang bagi manusia untuk saling berinteraksi dan berbagi ide-ide kemanusiaan.

Bagi para aktivis yang mengaku berjuang untuk kemanusiaan, bukan saatnya lagi bicara dan berwacana di seminar-seminar dalam gedung mewah atau berdiskusi di ruang kelas yang jauh dari jangkauan rakyat jelata. Sudah saatnya turun ke bawah terjun di kalangan buruh yang masih disiplin kerja, atau kaum tani yang masih percaya pada nilai-nilai “guyub rukun” yang menjadi basis ikatan sosial mereka. Rakyat harus dibiasakan dengan mendiskusikan masalah-masalah mereka, elit-elit politik harus diasingkan dari massa rakyat. Jika rakyat sudah percaya pada kekuatan politiknya, denga kesadaran (ideologi), program, strategi-taktik, dan tindakan yang maju, di situlah demokrasi sejati akan lahir. Dengan sendirinya bukan hanya kebohongan yang tertolak, tetapi juga muncul kemampuan rakyat untuk secara demokratis mengontrol sumberdaya ekonomi dan politik mereka sendiri—dan bukannya seperti yang dilakukan elit-elit yang menjual kekayaan alam dan tenaga kerja pada pemodal. Kepercayaan dalam kebersamaan dalam mengolah ekonomi ini juga menjadi cita-cita para pendiri bangsa (founding fathers) kita dulu, juga semangat para pemuda pada saat mereka berniat untuk bersatu.***

POLITIK ILITERASI, POLITIK PEMBODOHAN!!!

Kenapa Buku Harus Dibakar?

Oleh: Nurani Soyomukti

Belakangan ini panggung budaya kita diwarnai dengan adanya razia buku-buku sejarah yang dianggap “menyesatkan”. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Kota Depok memusnahkan 1.247 buku sejarah kurikulum 2004. Bahkan secara simbolis pemusnahan buku dengan cara dibakar tersebut dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok Bambang Bachtiar, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, dan Kepala Dinas Pendidikan Depok Asep Roswanda (Koran Tempo, 21/7.2007).

Berawal pada tanggal 9 Maret 2007, saat Jaksa Agung Muda bidang Intelijen, Muchktar Arifin dalam konferensi pers mengumumkan bahwa Kejaksaan Agung dengan SK 19/A/JA/03/2007 tertanggal 5 Maret 2007 telah melarang 13 judul buku pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA yang diterbitkan oleh 10 penerbit. Sebagian buku yang dilarang itu merupakan buku pelajaran kelas I SMP. Alasan pelarangan adalah tidak memuat pemberontakan Madiun dan 1965 dalam buku-buku itu serta tidak mencantumkan kata PKI dalam penulisan G30S.

Tindakan merazia dan men-sweeping buku yang dianggap melanggar hukum tersebut terjadi secara meluas di berbagai daerah. Yang perlu dicatat, kejadian semacam ini bukan pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita. Pelarangan, pembakaran, dan represi terhadap aktivitas menerbitkan buku atau terbitan lain selalu terulang-ulang. Apalagi, pada saat masyarakat kita saat ini tengah dihegemoni oleh budaya tonton (terutama didominasi acara sinetron, telenovela, dan gosip), keberadaan buku sebagai bacaan yang mencerahkan masyarakat begitu tentan untuk terancam. Pongahnya jaksa agung mengeluarkan larangan tersebut salah satunya juga karena ketidakpedulian masyarakat terhadap dunia buku dan budaya baca-tulis, karena budaya tonton bagai penjara yang memasung naluri kritis dan kesadaran demokrasi.

Kemunduran Budaya Literer

Buku adalah sarana untuk melakukan pencerahan melalui aktivitas literasi. Dunia literasi adalah dunia di mana semakin banyak orang yang mengenal baca-tulis, dan lebih jauh lagi menggunakan kemampuan tersebut untuk memahami persoalan (dan untuk memajukan) bangsanya. Ketika kebebasan literer dipasung, musnahlah harapan untuk melihat bangsa yang cerdas, melek sejarah, dan menciptakan masyarakat pembelajar yang merupakan syarat bagi kemajuan suatu peradaban manusia. Negara yang besar adalah Negara yang menghargai sejarahnya. Negara yang besar adalah yang masyarakatnya menyukai kebiasaan membaca dan menulis. Kebiasaan budaya baca dan tulis ini disebut sebagai budaya literer.

Ketidakproduktifan masyarakat Indonesia memang berkaitan dengan sejarahnya. Sebelum modernisasi masuk, budaya baca-tulis tidak terbangun karena rakyat hanya menerima dan memberi informasi dan pengetahuan berdasarkan dongeng-dongeng yang tersebar, yang melekat pada pemahaman yang membodohi rakyat dan menguntungkan kaealang raja-raja (bangsawan). Melalui dongeng rakyat harus menerima pemahaman bahwa raja adalah gusti (wakil Tuhan/Dewa), yang harus dituruti perintahnya. Ini menunjukkan bahwa budaya oral (lisan) di mana budaya baca-tulis tidak hidup, sebuah masyarakat bukan hanya tidak dapat maju, tetapi juga diwarnai hubungan penindasan dan penipuan.

Asumsi tentang masyarakat literer dan modernisasi dapat kita pahami dari studi ilmu-ilmu sosial seperti dalam studi Daniel Learner yang mempelajari tradisi, transisi, dan modernisasi di enam Negara Timur Tengah. Dalam bukunya The Passing of Traditional Society: Modernizing The Middle East, Learner menerapkan asumsi ketat bahwa perbedaan antara masyarakat tradisional, masyarakat transisional, dan masyarakat modern ditandai oleh akses kepada tulisan atau aksara (baik buku maupun koran) dan kepada media komunikasi massa lainnya seperti radio.

Masyarakat modern Indonesia yang dicangkokkan oleh penjajah Belanda melalui kolonialisme juga dengan sendirinya melahirkan masyarakat literer modern. Untuk mempercepat eksploitasi kapitalisme, maka harus ada infrastruktur politik dan budaya yang mendukungnya. Kapitalisme, berbeda dengan feodalisme kerajaan, membutuhkan masyarakat yang mengenal tulisan dalam tujuannya untuk menciptakan tenaga kerja yang modern seperti administrasi rasional yang membutuhkan dokumentasi dan publikasi, pekerja-pekerjanya yang membutuhkan kerja-kerja menulis (mulai juru ketik hingga akhirnya juga muncul penerbitan-penerbit an koran dan buku-buku).

Tak diragukan, kemunduran budaya literer barangkali terjadi ketika Orde Baru bercokol sebagai rejim yang takut pada kata-kata dan suara-suara dari rakyatnya. Setiap suara kritis dibungkam dan dikambing hitamkan. Membawa buku ditangkap, menulis ditangkap, dan menerbitkan koran dan majalah juga tidak aman.

Yang menjadi persoalan kemudian, apakah sejak ketuntuhan Orde Baru budaya literer kita meningkat? Modernisasi pasca-Soeharto membawa lompatan kualitas modernisasi di bawah payung sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak neoliberal. Basis kebudayaan dihiasi dengan liberalisme, kebebasan untuk mengontestasikan ekspresi budaya yang salah satunya munculnya banyak penerbit media cetak baru, salah satunya juga penerbitan buku. Tetapi meragukan apakah menjamurnya penerbitan tersebut dapat berpengaruh pada cara masyarakat kita bersikap memandang realitas. Jika banyak orang yang menulis buku, banyak terbitan, bahkan banyak artis-artis yang menulis buku, ternyata dengan serta merta budaya literer juga mempengaruhi cara berpikir masyarakat—sebagaimana jaman pergerakan kekuatan baca-tulis sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran rakyat.

Budaya baca-tulispun masih belum dapat mengalahkan saingannya dalam ranah budaya, yaitu budaya menonton (TV) yang juga sekaligus meningkatkan budaya oral seperti semaraknya acara infoteinmen (gosip). Kebiasaan gosip peranh jaya pada masa kegelapan jaman kerajaan di mana rakyat hanya menerima kabar dan perkembangan social dari getok-tular mulut dan dongeng. Budaya oral ini lebih banyak tidak objektifnya dan banyak manipulasinya. Selain itu budaya menonton tidak memicu produktifitas dan kreatifitas (imajinasi) otak. Berbeda dengan budaya baca-tulis yang membentuk kualitas pribadi, selain memasok dan mentransfer pengetahuan dan ideologi.

Masyarakat yang didominasi budaya tonton pastilah hanya memperbanyak generasi yang berpikir dan bertindak secara—apa yang disebut Herbert Marcuse sebagai—“satu dimensi” (one-dimensional man). Mereka hanya bisa meniru dan lahirlah masyarakat permisif dan konsumtif—tidak produktif dan kreatif. Pada hal, untuk membangun bangsa ini kita butuh manusia yang berkarakter yang punya gairah untuk memahami persoalan dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencipta.

Mau tak mau, masyarakat literer harus dirumuskan pembangunannya. Bagaimana strateg-taktik untuk menciptakan masyarakat literer tentu saja membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah harus mendukungnya, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, dan penerbitan memiliki peran yang strategis. Selain itu juga komunitas-komunitas baca tulis yang kini semakin banyak bermunculan juga menandai adanya harapan bahwa masyarakat literer masih dapat diharapkan untuk mendukung pembangunan bangsa yang terseok-seok karena makna aksaranya sendiri.***

UNDANGAN DISKUSI SASTRA (Politik Kebudayaan Kita)

Undangan Terbuka

PENGAJIAN “SASTRA KORAN”:

Menelaah Cerpen “Corat-coret di Toilet”,

karya Eka Kurniawan

(Adakah Nasionalisme dalam Sastra Indonesia di Era Globalisasi?)

Sebuah pertanyaan menggelitik pada saat banyak pengamat sastra mencurigai bahwa sastra Indonesia telah menceburkan diri dalam estetika dan ideologi globalisasi neoliberal, di mana identitas dan kedaulatan bangsa telah digerus dan akhirnya dikaburkan. Untuk mengujinya kita bisa mengambil sampel, membaca dan menganalisis karya sastra dan proses kreatif sastrawan itu sendiri. Sastra koran, demikian istilahnya, barangkali adalah wujud sastra yang paling mudah terjangkau karena kita bisa menikmatinya tiap hari minggu dalam hampir setiap koran harian. Tak heran jika, hari minggu disebut sebagai “Hari Cerpen Indonesia”.

Ya, masih adakah nasionalisme dalam sastra Indonesia? Bagaimanakah manusia Indonesia dalam cerpen? Pertanyaan ini jarang sekali dijawab.

Oleh karena itu, kami dari Galeri Publik, Institute of Global Justice (IGJ) dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Kawan dalam acara google

gtersebut, yang akan kami selenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis,30 Agustus 2007
Jam : 18.30-selesai (Plus dinner)

Tempat : Galeri Publik, INSTITUTE FOR GLOBAL JUSTICE, Jl. Diponegoro

No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10340.

Pembicara : Eka Kurniawan (Penulis);

Helvy Tiana Rosa (Cerpenis, ketua Forum Lingkar Pena/FLP, Dosen Sastra

Universitas Negeri Jakarta);

Ramses Sihar Simatupang (Cerpenis, Esais, dan mantan Redaksi Budaya

SINAR HARAPAN);

Moderator : Nurani Soyomukti (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat/JAKER)

Demikian surat undangan dan permohonan peliputan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Revitriyoso Husodo

Koordinator

GALERI PUBLIK

INSTITUTE FOR GLOBAL JUSTICE
Jl. Diponegoro No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10340.
Telp.: 62-21-3193 1153, Fax.: 62-21-3913956
Email: galeri_publik@globaljust.org/www.galeripublik.multiply.com

Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER)

Jl. Tebet Dalam II G no 1/Telp.: 021-8354513; E-mail: pp.jaker@yahoo.com

Informasi: Irma :081387760879; Nurani Soyomukti: 081 559 947 664

Lampiran:

Corat-coret di Toilet

“Apa yang kutulis, tetap tertulis.”

– Yohanes 19:22

Ia membuka pintu toilet sambil menikmati bau cat yang masih baru. Pintu ditutupnya kembali, dikunci dari dalam, dan beberapa waktu kemudian ia sudah berdiri di depan lubang kakus, membuka celana. Desis air memancar tercurah ke lubang kakus sambil menyebarkan bau amoniak, dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Setelah semuanya tumpah, ia meng-kopat-kapit-kan apa yang dipegangnya, dan disiram dengan beberapa guyuran air dari gayung, sisanya dicurahkan ke lubang kakus. Celana ditutup kembali.

Bocah itu berumur dua puluh tahun, berpakaian gaya anak punk, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos. Baru dicat dengan warna krem yang centil. Ia tertawa kecil, memperlihatkan giginya yang keropos empat biji, lalu merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicarinya: spidol. Dengan seringai penuh kemenangan, ia menulis di dinding:

Asu, reformasi gagal total, Kawan! Mari tuntaskan revolusi demokratik!

***

Pukul tujuh pagi, ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya: tampaknya beser. Mungkin karena sering minum kopi, atau jarang olah raga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas.

Dengan sebatang pena, ia membuat tanda panah dari kalimat pertama tersebut. Tapi tulisan pena itu tak terlampau ketara, sebab ujungnya lancip benar. Ia merogoh tasnya, mengaduk-aduk isinya, mencari sesuatu yang jika dituliskan bisa sedikit lebih tebal. Ia tak menemukan apa pun, dan mesti puas dengan pena. Seseorang menggedor pintu toilet, ia pura-pura mengerang, memberitahu seseorang ada di dalam dan tak ingin diganggu. Dengan sedikit mempercayakan diri kepada kesabarannya, ia menulis, membalas, kecil namun bisa terbaca:

Mulut bawel penghasut! Revolusi sudah mati sejak moyang embahmu. Bangsa kita mencintai kedamaian, juga tidur siang. Mari mencari perek dan temukan revolusi di tempat tidur.

***

Dan gadis itu kemudian muncul, seorang gadis tomboi dengan tas punggung seorang petualang. Ia mengenakan celana jins ketat, dan kaus oblong yang kedombrangan; lubang lehernya kadang merosot, sekali dua kali mempertontonkan isinya yang tanpa bra. Ia benci saat-saat pipis, karena merasa repot harus membuka-buka celananya. Pernah ia pipis sambil berdiri, mengikuti kebiasaan buruk anak lelaki, agar praktis, tapi hasilnya kurang memuaskan. Air menyebalkan itu tumpah ke mana-mana, termasuk meleleh di celananya. Tapi hidup di dunia sudah ditakdirkan untuk pipis, maka pipislah ia di toilet yang sama. Meskipun merepotkan.

Dan seperti kebanyakan konsumen toilet, ia tertarik dengan coretan di dinding, dan tergoda untuk ikut berkomentar pula. Dicarinya spidol di tasnya, tapi ia hanya menemukan lipstik. Ketika hendak menuliskannya, ia termenung sejenak. Ia mencari cermin kecil dari tasnya, tapi tak ia temukan. Bukan kebiasaannya membawa cermin kecil, meski lipstik selalu dibawanya. Tanpa peduli, ia mengolesi bibirnya dengan lipstik, lalu mencium dinding toilet, meninggalkan jejak bibirnya yang merekah. Ia tersenyum memandangi tanda tersebut, tapi kemudian ia merasa pesannya terlampau samar. Maka menulislah ia dengan lipstik:

Kau pasti antek tentara! Antek orde baru! Feodal, borjuis, reaksioner goblok! Omong kosong mulut bawel, persiapkan revolusi!

***

Dua hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan di toilet, sampai seorang anak yang lain masuk. Ia membuka celananya, dan kemudian jongkok di atas kakus. Plung! Plung! Terkejutlah ia dengan bunyi yang nyaring itu. Dibukanya kran air agar suaranya menyaingi bunyi ‘plung, plung’ yang menjijikkan. Malu. Dan sambil menikmati saat-saat penuh bau itu, si bocah mulai membacai tiga kalimat yang tertulis di dinding. Ia tersenyum dengan tulisan terakhir, dan membayangkan gadis macam apa yang menuliskannya.

Setelah cebok, ia berdiri menarik celananya ke atas masih sambil memandangi baris-baris tulisan di dinding toilet. Dengan senyum nakal, ia mencondongkan badannya dan mengecup bibir merekah tersebut. Sambil memegangi bibirnya sendiri dengan dua telunjuk, barangkali sambil bertanya di mana kehangatan yang mestinya ia rasakan, bocah ini pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah.

Hai, Manis! Aku suka bibir merahmu, semerah dan sehangat jiwa binatang jalang. Mau bertukar rasa bibir denganku?

***

Kemudian di siang bolong, muncullah seorang gadis lain dan dari jenis yang lain. Seorang hedonis yang suka berdandan. Tas punggungnya yang sungguh terlampau mungil, penuh dengan tetek-bengek alat perang seorang gadis ganjen. Dan kemunculannya di toilet, jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser ‘plung, plung’, bahkan tidak pula untuk sekadar cuci tangan dan meludah. Ia hampir setiap hari berkunjung ke toilet, tak lain dan tak bukan untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam teraduk-aduk udara penuh jelaga. Ia kurang percaya diri dan tentunya harus selalu berdandan.

Si gadis berdiri di samping bak mandi, menatap bayangan wajahnya di cermin mungil yang ia genggam. Ditaburinya wajah yang tak pernah diakuinya bertampang mesum dengan pupur agak tebal, lalu seputar matanya dihiasi lagi dengan eye shadow. Tak lupa perona pipi. Rambutnya yang acak-acakan, disisirinya lagi, dipasangi bando, jepit, dan pita sekaligus. Bibirnya yang sudah pucat, disapu pula dengan lipstik warna merah menyala, semerah bendera nasional, dan ketika itulah ia membaca segala uneg-uneg orang di dinding. Sambil tertawa centil, ia ikut menulis, juga dengan lipstik:

Garong, mau bertukar rasa bibir denganku? Boleh! Jemput jam sembilan malam di rumah simbahku. nb: jangan bawa intel.

***

Entah hari yang ke berapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan agak tinggi, dengan rambut pendek sisa digundul. Kumis dan janggut tipis menghiasi mukanya yang putih. Di telinga kirinya tergantung anting-anting perak, dan lehernya diganduli empat atau lima kalung. Kemeja yang dikenakannya, model longgar dari kain jumputan, dan pantolannya model baggy. Orang kalau melihatnya, pasti menduga ia seorang wadam, meskipun agak sulit untuk membuktikannya.

Bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding, yang merupakan ungkapan dasar jiwanya, ia tetap tidak bisa dipastikan seperti apa perilaku seksualnya. Ia datang ke toilet untuk menemukan tempat ngobrol yang bebas bising, maka ia mengeluarkan telepon genggamnya, yang sedari tadi berbunyi di saku pantalonnya. Sembari memegang telepon dengan tangan kanan yang menyilang ke telinga kiri, dan mulutnya terus nyerocos, tangan kirinya masih sempat mencari pensil dan menemukannya, sementara otaknya masih sempat membaca tulisan di dinding. Beginilah kemudian apa yang ia tulis:

Lempar batu sembunyi tangan! Revolusioner tempat tidur, digebuk tentara sekali sudah kabur ke selangkangan mami. Hoy, kalau memang revolusioner, kasih muka kalian ke sini. Dasar tukang teriak, biang rusuh, ulat p-k-i!

***

Seminggu kemudian berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke dalam toilet tersebut, gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum, pasti bangsat keparat yang kurang moral, dan dikutuk oleh hampir semua pelanggan setia jasa-jasa toilet, yang bikin ulah menjijikkan. Entah hari apa dan jam berapa, ia masuk toilet dan segera saja menghujani kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya, yang menumpuk saling berpelukan di lubang kakus.

Siapa pun yang kemudian masuk setelah itu, bisa dipastikan kehilangan selera untuk apa pun di dalam toilet. Semua orang menghindarinya. Semua? Tidak! Ternyata ada juga anak sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam-jam kuliah sedang berlangsung, dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan celananya. Takut kebobolan. Ia masuk ke toilet pertama di lantai atas. Terisi. Toilet kedua, juga terisi. Toilet pertama lantai bawah, juga terisi. Kakinya mulai gemetaran, melompat ke sana melompat ke sini, mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Karena sudah tidak tahan, maka masuklah juga ia ke toilet sialan itu. Dalam satu gerakan tergopoh, ia berdiri dengan pasrah, dan wussssh ....

Selama itu ia menahan napas dan memejamkan mata. Namun setelahnya, kemudian ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik, guna mengakhiri sumber horor di toilet ini. Masih sambil memejamkan mata, dan menutup hidung, ia mengguyur lubang kakus, menyerang onggokan-onggokan yang nyaris sudah tanpa bentuk, hingga semuanya larut dan menghilang, walau terasa mual.

Si bocah merasa lega, dan mulailah ia membaca pesan-pesan di dinding dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Ia mengambil spidolnya, warna biru, dan segera ikut menulis:

Inilah reaksioner brengsek, yang ngebom tanpa dibanjur! Jangan-jangan tak pernah cebok pula. Hey, Begajul, aku memang p-k-i: Penggemar Komik Indonesia. Kau mau apa, heh?

***

Semua orang tahu belaka, toilet itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelumnya, ia menampilkan wajahnya yang paling nyata: ruangan kecil yang marjinal, tempat banyak orang berceloteh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas, tentang gagasan-gagasan radikal progresif, tentang ajakan kencan mesum, dan ada pula penyair-penyair yang puisinya ditolak penerbit menuliskan seluruh mahakaryanya di dinding toilet. Dan para kartunis amatir, ikut menyemarakannya dengan gagasan-gagasan ‘komedi toilet’. Hasilnya, dinding toilet penuh dengan corat-coret nakal, cerdas maupun goblok, sebagaimana toilet-toilet umum di mana pun: di terminal, di stasiun, di sekolah-sekolah, di stadion, dan bahkan di gedung-gedung departemen.

Karena kemudian menjadi tampak kumuh, sang dekan sebagai pihak yang berwenang di fakultas, memutuskan untuk mengecat kembali dinding toilet. Maka terhapuslah buku harian milik umum itu. Tapi seperti kemudian diketahui, tulisan pertama mulai muncul, lalu ditanggapi oleh tulisan kedua, dan ramailah kembali dinding-dinding toilet dengan ekspresi-ekspresi yang mencoba menyaingi kisah-kisah relief di dinding candi. Kenyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswa alim, yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam standar tinggi.

Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk toilet, dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos, sudah kembali dipenuhi gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk usil. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak, tapi kali ini ia menjadi tergoda luar biasa. Tentu saja karena jengkel. Maka ia pun ikut menulis, walau hatinya nyaris menangis.

Kawan-kawan, tolong jangan corat-coret di dinding toilet. Jagalah kebersihan sebab kebersihan merupakan sebagian dari iman. Toilet bukan tempat menampung uneg-uneg. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-ibu anggota dewan, please ….

***

Alkisah, di bawah tulisan si mahasiswa alim itu, tertulislah puluhan komentar dalam satu minggu. Hampir seratus setelah satu bulan kemudian. Tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah, kembali ke hakekatnya yang paling kumuh. Tanggapan-tanggapan atas usul si mahasiswa alim, ditulis dengan baragam alat: pena, spidol, lipstik, pensil, darah, paku yang digoreskan ke tembok, dan ada pula yang menuliskannya dengan patahan batu bata atau arang. Betapa inginnya mereka menanggapi, sehingga berlaku pepetah secara sempurna, tak ada rotan akar pun jadi.

Tulisan pertama berbunyi:

Bawel, aku tak percaya bapak-ibu anggota dewan, aku lebih percaya kepada dinding toilet.

Tulisan kedua berbunyi: Asu, aku juga.

Dan seratus tiga belas tulisan tersisa, hanya menulis:

Juga aku.

Setelah Hugo Chavez Menutup Stasiun TV RCTV:

Membaca Lagi Kepentingan Televisi

Oleh: Nurani Soyomukti

Memahami keberadaan televisi (TV) sebagai sebuah kekuatan ekonomi-politik akan membantu kita menjelaskan berbagai macam kejadian seputar keberadaan media berteknologi audio-visual. TV, yang telah terbukti membawa dampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, akhir-akhir ini memang mewarnai pergulatan sosial-politik yang ada.

Masyarakat resah karena tayangan TV membawa dampak kematian dan luka-luka bagi anak-anak di beberapa lembaga sekolah dasar (SD) akibat meniru tayangan smack down yang menampilkan estetika kekerasan bagi penonton. Beberapa kelompok massa bahkan melakukan aksi protes dengan diiringi cara-cara kekerasan akibat tayangan TV yang dianggap melecehkan standar moral dan relijius mereka. Beberapa tokoh juga menghujat tayangan TV yang membentuk budaya gosip yang vulgar di kalangan kaum borjuis artis-selebritis.

Beberapa kasus tersebut menggambarkan protes yang berasal dari masyarakat sipil dan bukan dari negara (pemerintah). Meskipun juga sempat ada oknum pemerintah yang juga merasa gerah akibat tayangan TV sebagaimana beberapa bulan yang lalu Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil melakukan somasi terhadap acara parodi politik di sebuah stasiun TV karena dianggap melecehkan pemerintahannya.

Yang menarik adalah kejadian yang terjadi belakangan, tetapi bukan di negeri kita ini. Merasa bahwa TV telah melakukan tindakan yang membahayakan apa yang dilakukan di negaranya, Presiden Venezuela Hugo Chavez Frias melakukan aksi penutupan terhadap sebuah stasiun TV swasta (RCTV). Keberanian dan kenekatan Chavez muncul bukan karena RCTV tidak mendukung upaya perubahan rakyat, bukan pula karena RCTV menjadi TV yang banyak dikenal masyarakat (bahkan internasional) karena tayangan opera sabun atau telenovela-nya. Penonton yang kritis terhadap keberadaan komunikasi tentu paham bahwa tayangan opera sabun hanya menyajikan drama kalangan borjuis yang di dalamnya diwarnai kisah cinta dan kebencian orang-orang yang hidupnya mewah, dengan pria tampan dan perempuan cantik dan seksinya.

Tayangan ini tentu saja tidak mampu merepresentasikan realitas sejati masyarakat Venezuela di mana mayoritas rakyat miskinnya sedang berjuang menuntaskan program-program kerakyatannya. Tayangan yang mengasingkan realitas sosial tentu bukan hanya melalui opera sabun, tapi juga tayangan lainnya. Menelisik tayangan TV di negeri kita sendiri, kita juga melihat bahwa TV selalu saja menggambarkan dunia borjuis. Memang ada sedikit menampilkan rakyat miskin, tetapi kebanyakan adalah gambaran kaum kriminal (sebagaimana dalam berita kriminal) dan juga kaum fatalis (orang miskin dan susah yang berserah diri semata pada dunia gaib—pertolongan Tuhan sebagai solusi di satu sisi, juga bantuan setan atau thuyul di sisi lainnya dalam titik ekstrim). Hegemoni yang membodohkan rakyat miskin dengan ide(ologi) fatalisme dan hedonisme semacam itu memang mendapatkan gugatan-gugatan, tetapi tidak mampu menggoyahkan nafsu TV untuk menayangkan program-program yang dipandang memundurkan cara berpikir dan bertindak masyarakat.

Yang dilakukan Chavez barangkali adalah tindakan konkrit karena keberadaan RCTV dipandang sangat reaktif dan subversif hingga tindakan yang dilakukannya juga terkesan reaktif, bahkan antidemokrasi dan otoriter. Citra anti-demokrasi ini merugikan apa yang dilakukan oleh Chavez di mata dunia.

Kita memang tidak bisa memandang tindakan Chavez secara hitam-putih. Kita harus mempertimbangkan aspek ekonomi-politik, misalnya merunut sejarah konflik politik di Venezuela sejak awal, yang disebut oleh Walden Bello (2003) sebagai “konflik kelas”. Konflik kelas ini menggambarkan pertentangan antara Hugo Chavez dan pendukungnya yang terdiri dari mayoritas rakyat miskin dan kaum oposisi yang mewakili kalangan konglomerat atau pemilik modal swasta yang merasa rugi jika Chavez meninggalkan resep neoliberalisme yang berpilar pada sistem privatisasi dan pasar bebas. Tak heran jika para pendemo Chavez juga terdiri dari para pengusaha, artis-selebritis (pemain opera sabun), serta kelompok demokrat liberal pendukung neoliberalisme yang terbukti merugikan rakyat Amerika Latin dan kini mulai ditinggalkan oleh banyak negara di kawasan ini.

Alasan Chavez melakukan tindakan tersebut adalah karena RCTV dianggap sering menyiarkan program yang tidak bermoral dan cenderung pro-Amerika Serikat (AS). Selain itu, Chavez menuduh RCTV mendukung aksi kudeta terhadap pemerintah Venezuela pada 2002. Sebagai gantinya, Chavez mendirikan TVes yang dikuasai pemerintah. TV internasional yang berkiblat pada Amerika Serikat (AS) juga harus dipandang sebagai kelompok kepentingan jika kita ingin menilai apa yang terjadi di Venezuela secara objektif dan realistis.

Tuduhan Chavez bahwa TV yang dututupnya itu melakukan intrik-intrik kotor juga harus dipertimbangkan. Sejak awal pemerintahannya, pemberitaan media yang mewakili kepentingan oposisi juga berusaha memainkan opininya untuk menyerang Chavez dan pengikutnya. Termasuk berita tentang pemogokan dan kejadian seputar penggulingan terhadap Chavez oleh kelompok oposisi (pengusaha). Setiap kali kita membaca sebuah berita, kita akan dapat melihat sudut pandang dari mereka yang menulis berita itu. Media pendukung Chavez, selain masih gagal mendominasi, juga akan dihalangi untuk mengumandangkan berita-berita yang mengandung sudut pandang rakyat miskin.

Brian Ellsworth, wartawan Houston Chronicle pada edisi 20 Desember 2002 telah melaporkan bahwa pertarungan politik Venezuela juga berlangsung sengit dalam bidang pemberitaan, terutama di media televisi. Ia menulis bahwa televisi swasta di Venezuela berpihak tanpa syarat pada gerakan anti-Chavez sementara stasiun televisi pemerintah berpihak tanpa syarat pada Chavez. Ia melaporkan bahwa liputan dari saluran televisi swasta penuh 'propaganda', sementara saluran televisi pemerintah 'menyatakan kebenaran.'

Fakta tersebut memberikan keyakinan pada kita bahwa TV memang bukan produk teknologi yang netral. Kehadiran TV itu sendiri didasari oleh, selain digunakan untuk mencari keuntungan jika dikelola oleh pengusaha, juga digunakan untuk memundurkan cara berpikir rakyat. Bisa jadi kehadiran TV justru memundurkan budaya masyarakat. Misalnya, dominasi budaya tonton karena TV telah memundurkan budaya literer (membaca dan menulis) di kalangan rakyat.

Di negara kapitalis maju seperti Amerika Serikat (AS) sendiri, hubungan antara TV, prestasi belajar, kecerdasan, dan kemampuan baca tulis telah dipelajari sejak tahun 1960-an. Hasilnya sungguh menyedikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Michael R. LeGault (1996), televisi telah menjadi biang kerok resmi dan tumpuan kesalahan dari beberapa generasi pendidik dan orangtua yang mengkhawatirkan pengaruh buruk dari si “kotak bodoh” pada anak-anak muda yang mudah terpengaruh. Reputasi TV tenggelam, semakin rendah dalam tahun-tahun terakhir, sampai-sampai TV dianggap buruk untuk otak. Sebuah studi yang dilakukan oleh The National Opinion Research Center dari tahun 1974 sampai 1990 menemukan bahwa “menonton televisi memperburuk kosakata, sedangkan membaca buku dan koran memperbaikinya”.

Penilaian kritis terhadap keberadaan TV dari kasus Venezuela justru akan memperkaya cara pandang kita. Saya juga tidak mempunyai hak untuk menawarkan pilihan setuju atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh Hugo Chavez. Tetapi kita dapat membandingkannya dengan keberadaan TV di negara kita, tentunya dalam situasi ekonomi-politik yang berbeda. Yang jelas, TV semakin digugat dan dihujat—untuk mengatakan “dikritik”. Kita tentu bertanya, ada apa ini?***

KETIKA DEMOKRASI POLITIK DIKANGKANGI KORPORASI BISNIS

Belajar dari Pengalaman Swastanisasi
di Amerika Serikat (AS)

Oleh: Nurani Soyomukti

(Esai ini pernah dimuat di Majalah PRIMA Edisi Jurnal
FISIP UNIVERSITAS JEMBER pada saat penulis masih menjadi mahasiswa)

Komitmen Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono-Yusuf Kalla untuk menempuh jalur pasar bebas di bawah WTO merupakan kebijakan ekonomi-politik yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya dan tentunya bukanlah sebuah “terapi kejut” untuk mengawali kebijakan ekonomi makro. Kebijakan neo-liberalisme yang merupakan kebijakan populis di antaranya di tempuh dengan memberikan kesempatan yang besar (maksimal) bagi swasta untuk menjalankan aktivitas ekonominya. Artinya, Indonesia akan terbuka bagi modal asing; juga akan diikuti dengan penjualan aset-aset negara berupa BUMN-BUMN sebagaimana beberapa waktu lalu sudah ditempuh oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya.
Apakah kebijakan yang diklaim pemerintah sebagai solusi krisis tersebut akan mampu merubah keadaan, terutama persoalkan ekonomi rakyat dan demokrasi yang ada? Dalam hal ini, marilah kita belajar dari pengalaman negara Amerika Serikat yang konon disebut sebagai negara Demokrasi Liberal yang menempuh jalur Pasar Bebas. Amerika Serikat adalah pusat perusahaan-perusahaan besar swasta (korporasi bisnis) yang aktivitasnya menjagad dan menjangkau berbagai belahan dunia.
Sejarah korporasi dalam menjajah, menguasai aset-aset ekonomi rakyat, dan—seperti yang dikatakan David C. Kortens—“menggadaikan demokrasi” sebenarnya telah terjadi sejak lama, hingga mereka akhirnya berhasil membuat tatanan internasional sesuai dengan yang mereka agendakan dalam rangka mengakumulasi kapital dan menjadikan diri mereka sebagai penguasa dunia. Contoh paling nyata adalah East India Company yang pada jamannya menakhlukkan seluruh sub-Benua dan berkuasa atas 250 juta orang, mendirikan tentara-tentara reguler terbesar dunia, menyebarkan 43 kapal perang, dan mengangkat menteri-menterinya sendiri. Nenek moyang para manajer dunia sekarang ini adalah saudagar-saudagar yang menjajah negara lain dengan mencari rempah-rempah dan pedagang-pedagang (sekarang kapitalis) yang berusaha untuk memonopoli pasar, dan mereka aktif dalam kegiatan politik.Belajar Dari Swastanisasi di Amerika SerikatDi AS, piagam korporat (corporate charter) adalah hibah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada sekelompok investor untuk melayani kepentingan masyarakat. Sejarahnya bermula sedikitnya pada abad enam belas.
Jelasnya, piagam korporat merupakan anugerah dari raja yang membatasi kewajiban investor atas kerugian korporasi hanya sejumlah investasi yang dilakukannya dalam korporasi tersebut—suatu hak yang tidak dimiliki seorang warga masyarakat secara perseorangan. Setiap piagam menetapkan hak dan kewajiban spesifik yang diberikan kepada suatu koorporasi tertentu—termasuk bagian keuntungan yang diberikan kepada raja sebagai imbalan istimewa yang dinikmati korporasi. Tidaklah mengherankan hubungan korporat-pemerintah sejak masa itu merupakan hubungan yang diwarnai oleh upaya korporat untuk memperpanjang umur hak korporat dan membatasi kewajiban korporat.
Dalam hal ini, Amerika lahir dari revolusi melawan penyalah-gunaan kekuasaan raja Inggris itu. Piagam korporat resmi (chartered corporations) dimanfaatkan oleh Inggris untuk mengendalikan ekonomi jajahannya. Selain korporasi-korporasi terkenal seperti East India Comanpy dan Hudson’s Bay Company, banyak koloni Amerika menjadikan mereka sendiri korporasi. Korporasi di masa itu diresmikan oleh raja dan berfungsi sebagai perpanjangan kekuasaan kerajaan. Umumnya korporasi ini diberi hak monopoli atas wilayah industri yang dipandang sangat penting bagi kepentingan negara Inggris.
Layak diperhatikan bahwa penerbitan The Wealth of Nations tulisan Adam Smith dan Declaration of Independence AS keduanya terjadi pada tahun 1776. Keduanya, dengan caranya sendiri-sendiri, merupakan manifesto revolusioner yang menantang penyalahgunaan aliansi kekuasaan negara dan korporat untuk meraih kontrol monopolistik atas pasar dan karenanya mengangkangi laba tanpa susah payah dan menghambat perusahaan-perusahaan lokal. Smith dan koloni Amerika waktu itu sama-sama menaruh curiga yang besar atas kekuasaan negara maupun korporat. Konstitusi AS melembagakan kekuasaan pemerintahan untuk menciptakan sistem pengawasan yang dirancang secara cermat guna membatasi peluang penyalahgunaan negara oleh korporat.
Di republik Amerika yang masih muda waktu itu, memang tidak dirasakan perlunya korporasi. Pertanian dan usaha keluarga merupakan sokoguru konomi. Korporasi yang kemudian mulai tumbuh berada dalam pengawasan pemerintah. Kekuasaan untuk menerbitkan piagam korporat dipegang oleh negara bagian dan bukan pemerintah federal. Tujuannya adalah menjaga agar kekuasaan berada sedekat mungkin di bawah pengawasan rakyat. Umumnya, piagam korporat itu menetapkan batas jumlah pinjaman yang boleh dilakukan korporasi, kepemilikan atas tanah, dan adakalanya bahkan laba korporasi. Sampai tahun 1800, hanya sekitar 200 piagam korporasi yang diterbitkan negara bagian.
Abad ke-19 muncul sebagai masa perjuangan legal yang aktif dan terbuka antara korporasi dan masyarakat umum menyangkut hak rakyat, melalui pemerintah negara bagian mereka, untuk membatalkan atau mengubah piagam korporat. Tindakan oleh legislator negara bagian untuk mengubah, membatalkan, atau tidak memperbaharui piagam korporat merupakan hal yang cukup lazim selama paruh pertama abad itu. Bagi masyarakat waktu itu, korporasi merupakan badan milik publik (semacam BUMN), bukan swasta, dan wakil rakyat mempunyai hak legal absolut untuk mengubah atau mencabut piagam mereka jika dikehendaki. Seruan publik seperti ini mengakibatkan kekuasaan legal negara bagian untuk mengawasi sepak terjang korporasi; pemilik dan penumpuk modal tidak seenaknya sendiri mengobok-ngobok rakyat AS waktu itu.
Perang Saudara AS (1861-65) menandai titik balik bagi hak-hak korporat. Kerusuhan anti-wajib militer mengguncang kota-kota dan membuat sistem politik kacau balau.
Dengan laba besar yang diperoleh dari kontrak pembelian pihak militer, industri berhasil memanfaatkan ketidaktertiban dan korupsi politik yang merajalela untuk membeli undang-undang yang memberi mereka uang yang banyak dan tanah yang luas untuk mengembangkan sistem rel kereta api di Barat. Makin besar laba, makin kuat cengkeraman kelompok industrial atas pemerintah untuk mendapatkan manfaat-manfaat lebih jauh. Melihat perkembangan ini, Presiden Lincoln mengatakan tidak lama sebelum beliau wafat: “Korporasi telah dinobatkan… Era korupsi di tingkat atas akan mengikuti dan kekuasaan uang akan berusaha memperpanjang masa kekuasaannya dengan memanfaatkan prasangka rakyat… sampai kekayaan terkumpul hanya di beberapa tangan saja… dan Republik ini hancur.”
Bangsa AS terpecah-belah oleh perang di antara mereka sendiri; pemerintah menjadi makin lemah akibat pembunuhan atas Lincoln dan terpilihnya pahlawan perang pecandu alkohol Ulysses S. Grant sebagai presiden. Jutaan orang Amerika kehilangan pekerjaan dalam masa depresi setelah itu, dan pemilihan presiden yang kacau pada tahun 1876 diselesaikan melalui negosiasi rahasia. Korupsi dan persekongkolan merajalela. Presiden Rutherford B. Hayes, yang akhirnya menjadi pemenang dari negosiasi yang didominasi korporat itu, bahkan belakangan sempat mengeluh, “ini bukan lagi pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sudah menjadi pemerintahan korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi.” Dalam karya klasiknya “The Robber Barons”, Matthew Josephon menulis bahwa selama tahun 1880-an dan 1890-an, “balai legislasi berubah bentuk menjadi pasar tempat harga suara ditawar, dan undang-undang, yang dibuat menurut pesanan, dibeli dan dijual.”
Waktu itu adalah masa-masa para tokoh (pemikir dan praktisi) kapitalis era itu seperti John D. Rockefeller, J. Piermont Morgan, Andrew Carnegie, James Mellon, Cornelius Vanderbilt, Philip Armour, dan Jay Gould. Kekayaan mengembangbiakkan kekayaan ketika korporasi memanfaatkan kekacauan untuk membeli undang-undang tarif, perbankan, kereta api, tenaga kerja, dan hak tanah masyarakat yang makin memperkaya mereka. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk menuntut tanggung jawab korporat terus melawan penyalahgunaan korporat di tingkat negara bagian, dan piagam korporat dibatalkan oleh pengadilan maupun dewan legislatif negara bagian.
Tetapi, perlahan-lahan, korporasi berhasil memperoleh kendali yang cukup atas badan legislatif negara bagian penting untuk merancang undang-undang yang mengatur pembentukan dan keleluasaan gerak mereka. Badan legeslatif di New Jersey dan Deleware memimpin dalam melemahkan hak rakyat mencampuri urusan korporat. Mereka membatasi kewajiban pemilik dan manajer korporat dan menerbitkan piagam yang bersifat abadi. Mungkin inilah kenapa pada abad ini kekuatan kapitalis internasional mencoba membuat kesepakatan dalam WTO tentang hak paten melalui poin Intelectual Property-nya.
Yang jelas, korporasi dengan segera mempunyai hak untuk beroperasi dengan cara apapun yang tidak secara eksplisit dilarang undang-undang. Jadi, korporasi pada akhirnya selalu menikmati hak penuh, melampaui hak warga negara biasa dan dibebaskan dari tanggung jawab sosial. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa korporasi mampu memanfaatkan kekuasaan politik untuk menghilangkan tanggung jawabnya pada publik (rakyat Amerika).
Menurut satu estimasi, 11 juta dari 12,5 juta keluarga di Amerika pada tahun 1890 memperoleh penghasilan $380 setahun dan harus menerima kos untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Pemogokan terorganisasi maupun liar merupakan hal yang lazim, begitu juga sabotase industrial oleh buruh. Pihak majikan menggunakan segala cara dalam mengatasi pemogokan, termasuk penggunaan tenaga keamanan swasta dan pasukan militer federal dan bagian negara lain. Kekerasan melahirkan kekerasan, dan banyak orang tewas dalam perang industrial di masa itu.
Kaum buruh mulai terorganisasi. Antara tahun 1897 dan 1904 keanggotaan dalam serikat pekerja (union) meningkat dari 447.000 menjadi 2.073.000 orang. Serikat pekerja merupakan lahan yang subur bagi gerakan sosialis yang mengakar di Amerika dan menuntut sosialisasi pengawasan demokratik atas sarana produksi, sumber daya alam, dan paten.
Dialektika antara tuntutan buruh sosialis dan kaum korporat menghasikan landasan bentuk hubungan industrial khususnya dan hubungan institusional lainnya. Para industrialis besar mulai menyadari bahwa dengan memberikan upah, tunjangan, dan kondisi kerja yang lebih baik, mereka dapat melemahkan daya tarik sosialisme dan sekaligus merebut loyalitas dan motivasi pekerja yang lebih besar. Bisnis besar mulai melihat manfaat kerjasama dengan serikat pekerja besar yang moderat (non-sosialis) yang mengasosiasi upah dan standar yang seragam di keseluruhan satu industri dan menegakkan disiplin pekerja sesuai aturan yang disepakati. Pola ini meningkatkan stabilitas dan prediktibilitas dalam sistem tanpa mengancam kekuasaan para industrialis atau sistem pasar.
Reformasi ini dilakukan untuk menghilangkan pertentangan yang berlarut-larut. Sistem peradilan pro-bisnis yang secara konsisten merugikan kepentingan tenaga kerja membantu mendorong gerakan pekerja untuk menjadi semakin politis, mengakibatkan masuknya tenaga kerja dalam agenda legislatif dan aliansi dengan Partai Demokrat. Undang-undang reformasi di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional mulai menetapkan standar-standar sosial baru dan mengubah bentuk konteks tata hubungan ketenagakerjaan. Yang sangat penting bagi kaum pekerja adalah Undang-undang Anti-Trust Clayton, yang melarang campur tangan pengadilan terhadap pekerja yang melakukan pemogokan.
Namun demikian pada tahun dua puluhan yang riuh, monopoli korporat dibiarkan berjaya dalam perekonomian AS yang regulasinya longgar. Pasar saham yang didukung dengan dana pinjaman tampaknya merupakan mesin penciptaan kesejahteraan yang tak terbatas. Dengan kepercayan pada pasar bebas dan kekuatan bisnis besar, Presiden Herbert Hoover yang bersemangat bersumbar, “Dengan pertolongan Tuhan kita akan segera menjelang masa-masa ketika kemiskinan terhapus dari bangsa ini.” Irving Fisher, mungkin merupakan ahli ekonomi terkemuka masa itu, mengatakan bahwa masalah siklus bisnis telah terpecahkan dan bahwa negara telah memasuki dataran tinggi kemakmuran yang abadi. Warga AS memang rata-rata menikmati makanan yang lebih baik, memiliki pakaian yang lebih baik, dan dilimpahkan kenyamanan hidup yang lebih baik ketimbang rata-rata keluarga sepanjang sejarah AS sebelumnya. Tapi kenyataan ini menyembunyikan ketidak merataan kesejahteraan yang begitu besar di AS, di mana 1% keluarga menguasai 59% kekayaan.Demokrasi Bagi Elit BisnisPaling tidak hingga tahun 1960-an pluralisme demokrasi berjaya. Generasi baru, anak-anak bunga yang vokal, menentang asumsi-asumsi dasar tentang gaya hidup, kompleks industri militer, intervensi militer di negara asing, eksploitasi lingkungan, hak dan peran kaum wanita, hak-hak sipil, persamaan hak, dan kemiskinan rakyat. Badan korporat AS diguncang oleh ancaman yang nyata atas nilai-nilai dan kepentingannya. Barangkali yang paling menakutkan mereka adalah kenyataan bahwa anak muda dan remaja menanggalkan kultur konsumen.
Program bantuan bilateral yang digunakan untuk mensubsidi korporasi AS di luar negeri tidak lagi diterima secara politis di AS dalam bentuk tradisional. Richard Barnet dan Ronald Muller dalam Global Reach (1986) mencatat, bahwa antara tahun 1950 sampai 1970, kira-kira 4% dari seluruh ekspor AS dibiayai oleh AID (Badan Pembangunan Internasional) dan para pendahulunya.
Peraturan mengikat memaksa negeri miskin membeli produk AS dengan utang luar negeri mereka secara luar biasa menguntungkan perusahaan AS. Misalnya, dalam tahun 1967, sebuah panitia penyelidikan Senat menemukan bahwa dana bantuan kesehatan masyarakat untuk negeri Amerika Latin tertentu dipergunakan untuk membeli obat-obatan dari Pfizer, Merck, dan perusahaan obat lainnya dengan tambahan cukup besar di atas harga AS. Ada peningkatan dalam pemanfaatan Bank Ekspor-Impor untuk membiayai ekspor korporasi sejagat. Melalui kekuatan suaranya dalam berbagai organisasi bantuan dan keuangan internasional seperti Bank Dunia, pemerintah AS masih berusaha menggunakan uang rakyat untuk mensubsidi bisnis korporasi sejagat Amerika, tanpa mempedulikan meningkatnya tantangan Konggres terhadap “pekerjaan-pekerjaan yang tak berguna” dan “hadiah-hadiah” bantuan luar negeri.
Departemen keuangan AS berdiri paling depan dalam membela kepentingan korporat dalam menunjang pembiayaan bagi Bank Dunia. Para pejabat pemerintah keuangan mengatakan bahwa untuk setiap $1 yang disumbangkan pemerintah AS untuk Bank Dunia, lebih dari $2 kembali ke para eksportir AS dalam bentuk kontrak pembelian. Seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan Llyod Benstein di depan Kongres pada tahun 1994, “Dolar yang kita kirimkan ke manca negara melalui bank-bank pembangunan kembali ke negara kita dalam bentuk peningkatan ekspor AS dan penambahan kesempatan kerja bagi rakyat AS.”
Masih menurut penelitian Barnet dan Muller, diketahui bahwa “prospek penyelamatan oleh operasi militer AS atau yang bersifat kemiliteran tidaklah seperti dulu, taktik pemerintah AS untuk melindungi korporat Amerika di luar negeri telah berubah.” Sebagai contoh yang merupakan rahasia umum adalah pencegahan naiknya tokoh dari partai sosialis Chilli di bawah Allende. Ketika dalam tahun 1970 John McCone, seorang direktur ITT (International Telephone and Telegraph) dan bekas kepala CIA menawarkan kepada penggantinya sumbangan sebesar $1 juta untuk membantu membiayai kampanye tersembunyi dan cepat dari badan tersebut guna mencegah calon dari golongan Marxis untuk memperoleh jabatan, tawaran itu ditolak secara halus. Pada tanggal 15 September Departemen Luar Negeri menginstruksikan Duta Besar Edward Korry untuk “mengambil tindakan apa saja yang mungkin selain dari tindakan jenis Dominika” untuk mencegah pelantikan Allende.
Demikian juga dengan jadwal ITT untuk menyebarkan “kekacauan ekonomi”. Jack D. Neal, seorang pegawai ITT yang berpengalaman 35 tahun dalam Departemen Luar Negeri telah mempersiakan sebuah program 18 pasal yang dirancang untuk menciptakan kudeta. Menurut seorang bekas Duta Besar AS di Chilli, CIA dan badan-badan lainnya mengeluarkan $20 juta untuk mengalahkan Allende pada tahun 1964.
Dalam setahun “rencana permainan” pemerintahan Nixon untuk melancarkan perang ekonomi terhadap Chilli mulai membentuk. Dalam bulan Agustus 1971, tanggung jawab perumusan kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin banyak bergeser kepada Departemen Keuangan, yang pada waktu itu dipimpin oleh John Connally. Bermula sebagai prioritas yang lebih rendah, Chilli kemudian mendapat perhatian utama setelah terjadi nasionalisasi tambang tembaga milik Anaconda dan Kennecott. Dalam bulan Oktober 1971, Menteri Luar Negeri William Rogers memberitahukan pada rapat tertutup para eksekutif korporat antara lain dari ITT, Ford, Annaconda, Purina, First National City Bank, dan Bank America, bahwa “pemerintahan Nixon adalah pemerintah bisnis. Misinya adalah melindungi bisnis Amerika”. Kemudian upaya-upaya untuk merongrong pemerintahan Allende ini dilakukan secara rapi oleh CIA, kekuatan bisnis, dan militer AS sampai Allende terguling melalui kudeta pada tahun 1973.
Penggulingan Allende adalah suatu contoh bagaimana korporasi yang ingin menguasai dunia harus menyelesaikan hambatan tatanan masyarakat. Setidaknya ideologi dan praktek negara Marxis adalah musuh utama yang harus dilenyapkan dalam rangka menciptakan tatanan dunia yang liberal. Tumbangnya pemerintahan negara Ketiga lain juga diduga tidak lepas dari permainan korporat yang mmanfaatkan lembaga-lembaga internasional, CIA, dan bantuan Amerika lainnya. Di negara kita, Indonesia, data-data dari penelitian yang valid juga menemukan fakta bahwa jatuhnya Soekarno juga tidak lepas dari rekayasa CIA dan AS.
Senyatanya, pemerintahan OrBa awal Soeharto telah mengadopsi undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing) sebagai tanda dimulainya pembangunan jalur kapitalistik Indonesia—sejak itu peran negara untuk kesejahteraan rakyat hilang; ketergantungan terhadap utang luar negeri membuat negara kita hancur; hingga saat ini, dalam rejim militeristik Megawati, pemerintah semakin patuh dalam mengabdikan diri bukan pada rakyat, tetapi pada korporasi internasional lewat IMF dan AS.Terpilihnya Ronald Reagan sebagai presiden pada tahun 1980 menjadi awal bagi kebijakan neoliberal dan membuka jalan bagi kemenangan korporasi bisnis di atas keutamaan demokrasi. Inilah yang bisa kita pelajari, bahwa di bawah kebijakan neo-liberal Reagan, sumber daya korporat Amerika sepenuhnya dimobilisasi untuk memulihkan kembali pengaruh korporat atas agenda politik dan peradilan. Akibat dari kebijakan ini ternyata juga merusak distribusi pendapatan rakyat AS.Bila pasar semakin bebas dan semakin global, bukan rakyat lah yang sejahtera, tapi kaum korporatlah yang mengangkangi jagat.
William Greider, seorang wartawan Washington, menulis dalam Who Will Tell the People?:
Sumber daya keuangan korporasi… difokuskan pada politik untuk menguasai (politics of gonerning)… merupakan titik pusat dalam kehancuran demokrasi kontamporer. Korporasi ada untuk mengejar maksimisasi laba mereka sendiri, bukan demi aspirasi bersama masyarakat. Mereka dikendalikan oleh sekumpulan manajer, bukan oleh aspirasi bersama masyarakat.
Dengan kemenangan korporasi bisnis dan sistem neo-liberalisme kesenjangan di AS terus terjadi (meskipun dari luar nampak sebagai negara yang “sempurna”).
Pada tahun 1989, 20% keluarga terkaya di AS mempunyai pendapatan rata-rata $109.424 setahun. Tetapi, keluarga yang termasuk dalam 18 sampai 19% menerima, rata-rata, pendapatan yang relatif moderat, $65.900. jadi 1% teratas menerima rata-rata $559.795—yaitu menerima pendapatan total yang lebih besar dari pada 40% keluarga termiskin di seluruh AS. Angka inipun hanya kecil saja bagi para pialang Wall Street seperti Michael Milken, yang dalam setahun membawa pulang setengah miliar dolar sebagai hasil jerih payahnya menjual surat berharga (junk bonds) di Wall Street, dan bagi CEO korporasi-korporasi besar Amerika serta tokoh-tokoh terkenal lainnya. Pada tahun 1992, Thomas F. Frist Jr., CEO Hospital Corporation of America, menerima $127 juta, hampir 780.000 kali pendapatan perkapita rata-rata 20% rakyat termiskin di dunia yang sebesar $163.
Angka pendapatan rata-rata tahun 1992 dari para CEO 1000 korporasi terbesar yang disurvai Business Week adalah $3,8 juta—naik 42% dari tahun sebelumnya. Tambahan lagi, senjang antara bayaran untuk eksekutif puncak dan bayaran untuk mereka yang bekerja bagi para eksekutif ini terus melebar dengan cepat. Pada tahun 1960, rata-rata CEO sebuah perusahaan besar menerima empat puluh kali kompensasi pekerja rata-rata. Pada tahun 1992, eksekutif ini (dalam daftar 1000 CEO teratas Business Week hanya ada dua perempuan) menerima 157 kali kompensasi pekerja rata-rata. Artinya, kesenjangan yang nyata adalah konsekuensi dari kemenangan korporasi yang mengalahkan demokrasi.
Itulah suatu pelajarn yang bisa kita petik dari menguatnya posisi korporasi bisnis untuk memenangkan sistem ekonomi politik yang diciptakannya, yang pada akhirnya menjadi pukulan telak bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan melihat untuk selanjutnya, sebuah efek kebijakan swastanisasi yang ditempuh oleh pemerintahan baru yang belum genap seratus hari ini. Wallahu’alam!