ESAI POLITIK NURANI: Kesejahteraan Guru:

Rabu, 12 November 2008

Kesejahteraan Guru:

Oleh: Beny Setyawan*)

KABAR duka datang dari nasib guru swasta Indonesia. Kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB

N) di bidang pendidikan hingga 20 persen (Rp 248 miliar) ternyata tidak membuat guru swasta sejahtera. Mereka harus menunggu sampai menjadi guru negeri atau berstatus pegawai negeri sipil (PNS).Hal ini dikarenakan, guru dengan status PNS akan mendapatkan gaji minimal Rp 2 juta per bulan mulai tahun 2009. Sedangkan guru swasta, sebagaimana biasanya, hanya mendapatkan gaji sesuai dengan jumlah murid yang diajar dan seberapa banyak jam mengampu mata pelajaran.Kenaikan gaji guru berstatus PNS ini sungguh timpang. Guru PNS sepertinya dimanjakan oleh pemerintah.

Sedangkan guru swasta dianggap bukan guru, sehingga tidak perlu disejahterakan. Hal ini tampak pada sistem pengajian. Belum lagi masalah kuota sertifikasi guru yang diskriminatif (75 persen untuk guru PNS dan 25 persen untuk guru swasta). Padahal, di negeri ini masih banyak guru berstatus honorer, bahkan tanpa digaji, yang mendidik anak bangsa agar dapat mandiri.Guru swasta juga merupakan cikal bakal adanya guru negeri. Di masa awal kebangkita

n nasional (1908), KH Ahmad Dahlan adalah seorang guru swasta yang mendidik masyarakatnya, tanpa digaji pemerintah. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dengan sistem modern yang meniru kaum kolonial, ini merupakan bukti ketangguhan guru swasta.

Guru swasta adalah pahlawan sejak ada sekolah di republik ini.Namun, apakah nasib guru swasta hanya sebagai pahlawan saja, padahal mereka juga butuh hidup, menghidupi keluarganya, dan membayar pajak kepada pemerintah, di tengah gaji yang minim? Tidak adilnya sistem penggajian yang dilakukan pemerintah hanya akan makin mengerdilkan fungsi dan peran guru swasta dalam mendidik bangsa Indonesia. Guru swasta dianggap sebagai orang biasa yang tidak membutuhkan gaji, dan cukup dihibur dengan gelar pahlawan.Gelar pahlawan tanpa tanda jasa bagi guru swasta hanyalah hiburan di tengah ketidakberdayaan. Sebutan ini juga sepertinya digunakan (alat) oleh pemerintah agar guru tidak banyak bersuara dan melakukan protes.

Sebutan ini sepertinya dikonstruksi sedemikian rupa agar tugas guru adalah mendidik tanpa mendapatkan gaji yang layak. Dan yang patut mendapatkan kenaikan gaji hanyalah guru yang mengabdikan diri sebagai ‘’hamba negara’’ (PNS).Kampanye GratisGuru PNS dianggap sebagai orang yang patut dikasihi dan digaji secara layak. Hal ini dikarenakan dengan penggajian yang layak suara mereka akan dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan Pemilu 2009. Lebih dari itu, dengan sistem komando sebagaimana Or

de Baru ketika gaji guru dinaikkan, maka akan makin banyak guru yang simpati dengan pemerintahan. Pada akhirnya mereka akan dipilih kembali karena telah membawa aspirasi guru (PNS).

‘’Kampanye gratis’’ menggunakan uang negara, dengan kedok kenaikan gaji guru, untuk Pemilu 2009 sangatlah kentara. Salah satu indikatornya adalah pemerintah berusaha menaikkan anggaran pendidikan 20 persen menjelang akhir massa jabatan.Sebelumnya pemerintah selalu berkelit ketika dimintai keterangan mengenai anggaran pendidikan minimal 20 persen. Anggaran 20 persen akhirnya dipenuhi pemerintahan SBY-JK menjelang Pemilu 2009, walaupun pemerintah harus kembali berutang kepada lembaga donor atau memangkas anggaran bidang lain.Hal lain yang menjadi indikatornya adalah kenaikan anggaran pendidikan 20 persen tidak serta merta menjadikan sekolah gratis. Pemerintah berkelit tidak akan menggratiskan sekolah.

Pemerintah hanya akan ingin meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan tetap saja harus bayar. Tidak ada yang gratis di negeri ini (no free lunch).Maka tidak aneh jika sekarang marak demonstrasi yang dilakukan oleh guru swasta agar hak-hak mereka disamakan. Mereka menuntut kenaikan gaji. Mereka juga me

nuntut segera di-PNS-kan, jika pemerintah tetap tidak mau menyejahterakan guru swasta. Guru swasta memang harus tetap bersabar dan terus menunggu kehadirian ’’Semar’’: pemimpin bijaksana yang mau melihat realitas dengan nyata.Guru swasta juga harus terus berpuasa dan menahan keinginan (kebutuhan) hidup yang mendesak.

Kemiskinan akan terus menghantui setiap tidur mereka. Anak-anak mereka akan tetap menangis karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Guru swasta j

uga manusia. Mereka butuh kesejahteraan dengan gaji yang layak. Hal ini dikarenakan mereka juga pendidik bangsa. Bahkan keberadaan mereka lebih tua daripada usia negeri ini.Pemerintah harus berperilaku adil terhadap guru. Tidak membedakan guru swasta dan guru negeri.

Jika pemerintah masih saja berpegang teguh pada pendiriannya, bahwa guru PNS harus sejahtera dan guru swasta dimiskinkan, maka kehancuan negeri ini akan semakin dekat. Hal ini dikarenakan pemimpin negeri ini lalim dan menyia-nyiakan guru swasta yang notabene adalah pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Wallahu aílam. (32)—

*)Benni Setiawan, pemerhati pendidikan, penulis buku ’’Manifesto Pendidikan Indonesia’’ dan ’’Agenda Pendidikan Nasional’’.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PROFIL BUKU:

KEINTIMAN (intimacy) agaknya telah hilang dari kehidupan kita: anak-anak yang tak lagi dielus-elus orang dewasa, terutama Ibu dan bapaknya; gaya pacaran yang dipenuhi kekerasan; hingga relasi makro-sosial dalam masyarakat kita yang kian centang-perenang sebagaimana konflik dan gejolak semakin meluas gara-gara krisis ekonomi, krisis kebudayaan, dan krisis kepercayaan. Tidak bisakah kita membangun suatu keintiman yang mendalam, bermakna, agar hubungan menjadi indah dan jauh dari kekerasan dan kebohongan?

Nurani Soyomukti terdorong untuk selalu bertanya: bagaimana menjalin ikatan yang harmonis itu? Tentunya, dengan bantuan para psikolog ternama dalam sejarah (Freud, Fromm, dll), penulis merasa menemukan apa yang menjadi faktor pengikat hubungan manusia. Keintiman antara sesama adalah hakekat peradaban yang sejati dan maju. Sejarah yang menyangkal keintiman dan hasrat penyatuan manusia pada dunianya (alam dan sesamanya) adalah sejarah kehidupan yang buruk!

Buku ini menawarkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang Keintiman, juga ditunjukkan cara-cara untuk membangun keintiman dengan pacar (kekasih), suami/istri, hingga keintiman dengan anak-anak yang dipraktekkan dengan cara merawat anak-anak. Buku ini wajib dibaca oleh mereka yang ingin memaknai keintiman yang bermakna dan produktif-kreatif dalam hubungan antara sesama manusia, terutama dalam hubungan dengan kekasih atau orang-orang yang dicintai.

(PRESTASI PUSTAKA, Cover Belakang)

Keterangan Buku "MEMAHAMI FILSAFAT CINTA":

:: Penerbit Prestasi Pustaka-Surabaya::

"Demam film “Ayat-Ayat Cinta” (AAC) menunjukkan bahwa kata “Cinta” benar-benar masih menjadi magnet bagi banyak orang, terutama remaja dan kaum muda. Tetapi sudahkah mereka memahami filsafat Cinta itu sendiri ataukah mereka hanya menjalani hubungan cinta yang dangkal dan tidak menunjukkan hakekat kemanusiaan itu sendiri.

Cinta bukanlah kata-kata, tetapi adalah tindakan konkrit yang diejawantahkan dalam kehidupan nyata. Demikianlah, buku ini adalah risalah Cinta yang sangat penting: renungan seorang filsuf muda yang telah menghasilkan berbagai karya (buku dan catatan-catatan budaya), Nurani Soyomukti.

Dengan menawarkan konsep Cinta yang akan membawa Anda pada pemahaman tentang cinta tang mendalam dan bermakna dalam hubungan antar manusia, buku ini menawarkan universalisasi hubungan Cinta. Lebih dari sekedar buku yang memberikan kiat-kiat membangun hubungan cinta eksklusif (pacaran dan pernikahan), buku ini mengkonstruksi sebuah pemahaman yang sangat utuh dan reflektif.

“Buku ini tidak layak dibaca oleh orang yang tidak percaya pada Cinta”, demikian Nurani Soyomukti menegaskan sebelum Anda membaca uraian kata-kata yang mencerahkan tetapi dikemas dengan bahasa yang tidak terlalu berat ini. Maka inilah buku filsafat Cinta yang akan membawa Anda pada pemahaman komprehensif tentang Cinta dan kisah kasih yang Anda jalin dalam kehidupan ini.

Reflektif, humanis, enlighten, dan kaya akan landasan teoritik... Inilah ‘Ayat-Ayat Cinta Universal’ itu!"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PELUANG DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILU 2009

Oleh: NURANI SOYOMUKTI

(Dimuat di Harian SURYA, Rabu 24 Januari 2007)

Meskipun Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, telah terjadi euforia politik mendirikan partai baru. Tercatat misalnya nama-nama partai seperti Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Partai NKRI, Partai Persyarikatan Rakyat (PPR), dan beberapa partai Kristen (PDKB, Kristen-Demokrat, Kristen Sosialis) membentuk Partai Kristen Bersatu. Juga terdapat partai baru pecahan PDI-P yakni Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Secara tipologis ada beberapa hal yang menjadi sebab munculnya partai-partai baru tersebut. Pertama, partai-partai baru yang muncul dilatarbelakangi oleh keinginan membangun alat politik baru karena yang lama sudah tidak memadai. Yang masuk kategori ini adalah PKR yang salah satu pendirinya Dawam Rahardjo seorang cendekiawan yang dulu bergabung di PAN dan mantan politisi Partai Damai Sejahtera. Kedua partai-partai baru yang muncul karena pertentangan/konflik internal partai-partai lama/partai besar seperti lahirnya Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang dipimpin Roy BB Janis dan Laksamana Sukardi, pecahan PDIP, atau partai NKRI yang digagas Sys Ns mantan politisi Partai Demokrat.

Ketiga, partai baru hasil penggabungan partai-partai kecil yang dulunya memperoleh suara kecil dan terancam oleh mekanisme verifikasi Depkeham dan KPU, maupun electoral threshold, misalnya Partai Kristen Bersatu. Keempat, partai-partai baru yang digagas oleh aktivis gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, LSM, serikat buruh, serikat tani, atau pekerja seni seperti Partai KP-Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS) dan Partai Pesyarikatan Rakyat (PPR).

Ghiroh mendirikan partai ini tampaknya masih berkaitan dengan nuansa pasca-Orde Baru yang menunjukkan rakyat lebih bebas untuk menyalurkan aspirasinya. Dalam sebuah negara yang demokratis dan menghormati hak-hak warganya, pendirian partai-partai baru tentunya merupakan kemajuan. Logikanya, semakin banyak organisasi berdiri, kanal (saluran) politik bagi rakyat semakin banyak.

Banyak pendapat yang dilontarkan oleh para pengamat tentang munculnya partai-partai baru ini. Sebagian memandang sinis, sebagian juga ada yang optimistis. Yang jelas, pandangan dan tanggapan terhadap partai-partai baru tidak lepas dari kondisi kepartaian yang ada di Indonesia. Kita menjumpai wajah yang berbeda-beda dalam berbagai macam kurun waktu dalam perkembangan peta politik kebangsaan kita. Kita tidak bisa menilainya secara hitam putih, tetapi harus secara objektif.

Alat Perjuangan dan Pencari Kekuasaan

Apatisme terhadap partai-partai baru harus dilihat dalam konteks citra partai-partai yang ada selama ini, terutama yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pengambilan kebijakan ekonomi-politik di masyarakat. Partai-partai ramai didirikan dan ada yang lolos untuk berkompetisi dalam pemilu 1999 dan 2004. Maka, output kebijakan yang menimpa nasib rakyat logikanya adalah hasil dari proses pembuatan kebijakan (policy making process) yang dilakukan oleh kekuasaan/pemerintah yang orang-orangnya direkrut dari partai-partai politik yang ada.

Sayang, masih sangat jelas, partai lama (Golkar) masih menjadi kekuatan. Sedangkan partai-partai baru yang memiliki kekuatan hampir sama, yang awal-awal berwatak sok reformis, akhirnya juga ikut larut dalam upaya untuk membuat kebijakan yang menindas. Dengan partai-partai dan para tokoh-tokoh yang menjadi aktor kunci dalam pembuatan kebijakan di negeri ini semuanya menghasilkan kebijakan yang bukannya mengatasi permasalahan rakyat, tetapi justru menambah kesengsaraan. Dalam konteks sekarang, partai-partai baru masih mewarisi citra partai lama yang 'anti-rakyat' tersebut, padahal partai adalah alat organisasi bagi rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya.

Meskipun demikian, pada saat yang bersamaan, partai-partai baru sebenarnya bergantung pada kemampuan mencitrakan diri 'bersih' dan 'berbeda'. Masa depannya bergantung pada landasan ideologis, strategi-taktik, dan program-program yang berbeda dengan partai lama, dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan bahwa ia memang berbeda.

Objectively, ada dua hal yang menunjukkan bahwa partai lama memang tidak mampu dan mau untuk memberikan perbaikan pada nasib rakyat. Pertama, partai lama ketika berkuasa tidak menjawab persoalan, tetapi justru mengkhianati rakyat. Sejak Orde Baru dianggap tumbang setelah Soeharto jatuh, ternyata partai Golkar (yang dalam pemilu 1999 dan 2004 masih berada di papan atas) masih kuat. Sedangkan partai-partai baru seperti PDIP, PAN, PKB, PKS, PBB, Demokrat, dan lain-lain juga menjadi penopang bagi kebijakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan ekonomi politik yang justru semakin menyengsarakan rakyat.

Kedua, partai-partai lama banyak yang dilanda perpecahan. Perpecahan ini kadang-kadang dibaca oleh rakyat sebagai konflik rebutan jabatan dan kekuasaan, dan dengan demikian keberanian para elit partai-partai tersebut bukanlah keberanian untuk menyuarakan suara dan tuntutan rakyat--tetapi keberanian dan tindakan untuk berebut kekuasaan dalam menipu rakyat.

Demikian pula yang dibangun oleh partai politik lain, termasuk PKS misalnya. Meskipun dianggap partai yang berlatar belakang bersih namun posisi PKS berkoalisi dengan rezim sekarang sedikit banyak memengaruhi dukungan massa, PKS masuk dalam bagian dari rezim yang menaikkan harga BBM; mendukung komando teritorial TNI; dan partai-partai lain yang mendukung impor beras, mengampuni Soeharto, dan lain-lain. Dalam persoalan program, PKS, misalnya, tidak punya program konkret, selain isu-isu idealisme moral seperti dukungan atas perjuangan rakyat Palestina melawan Zionis, anti-pornografi, “pemerintahan bersih”.

Ketika berhadapan dengan imperialisme maka PKS menyerukan masyarakat berlawan hanya karena penjajah global itu berasal dari Barat/dunia non-Islam tetapi tidak ada sebuah program politik-ekonomi untuk melawan/ berkonfrontasi dengan imperialisme pada saat imperialisme telah memiskin semua umat manusia (termasuk di Indonesia), bukan hanya orang Islam. Di beberapa daerah tempat PKS dominan, penggusuran tetap saja terjadi. Upah buruh tetap saja murah, pendidikan dan kesehatan tetap saja mahal, korupsi tetap saja terjadi. Situasi material kemiskinan masyarakat semacam itu membuat tawaran agamis dari partai-partai Islam tampaknya tidak akan cukup efektif dalam menggaet massa rakyat untuk mendukungnya.

Sebagaimana disampaikan pengamat politik Bachtiar Effendi, partai Islam diyakini tidak akan menjadi pemenang pemilihan umum. Perolehan terbanyak partai ini dalam sejarah hanya 42.5 persen pada Pemilu 1955 (Koran Tempo, Minggu, 15 Oktober 2006). Menurutnya, partai Islam tidak bisa tampil sebagai partai penguasa layaknya partai-partai berbasis sekuler, seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, ataupun Partai Demokrat. Sebab, kata dia, wilayah politik partai Islam terbatas. Partai Islam kerap membawa isu lama, seperti penerapan syariat, pembentukan negara Islam, dan presiden beragama Islam. Partai Islam yang pada 2004 memperoleh suara yang cukup signifikan seperti PKS, yang awalnya membawa isu-isu populis (dan bukan sekedar isu religius atau moralis), ternyata justru mendukung kebijakan SBY-Kalla yang tidak populis.

Hal inilah yang juga dicatat oleh partai-partai baru yang hendak membawa simbol Islam dalam partainya. Menggunakan retorika, sentimen, dan isu-isu agama dalam sebuah kampanya politik demi menangguk simpati massa dan mendongkrak perolehan suara belum tentu menguntungkan sebuah partai politik. Masyarakat ternyata lebih membutuhkan isu-isu dan program-program yang lebih nyata menyangkut hajat hidup mereka yang paling asasi. Beberapa survei menunjukkan, isu perbaikan sektor ekonomi yang lebih menjanjikan dianggap paling mendesak untuk diusung dan dikedepankan. Sementara isu atau janji pemberlakuan syariat Islam, dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan berkaitan dengan Pemilu 2004 lalu, justru berada pada nomor buncit kebutuhan masyarakat.

Partai politik Islam, apalagi tanpa mengakomodasi tuntutan-tuntutan kerakyatan dan memperjuangkan keadilan ekonomi, tampaknya masih akan ditinggalkan oleh banyak pemilih. Sebagaimana diungkapkan Bachtiar Effendi yang mengamati dan meneliti politik Islam di Indonesia, setelah Pemilu 1955 dukungan ke partai Islam terus menurun. Data ini dikuatkan hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia pada 23 September hingga 3 Oktober 2006. Sebanyak 1.092 responden berusia di atas 17 tahun yang beragama Islam lebih berorientasi partai sekuler dalam berpolitik. Artinya, hasil penelitian Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan Islam politik dalam tingkat elektoral dan politik kepartaian menjelang pemilu 2008 belum menunjukkan tanda-tanda adanya peningkatan jumlah suara. Dari hasil pengukuran opini publik tentang prospek pemilu yang dilakukan LSI, partai-partai Islam seperti PKS, PBB, PPP belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Mereka jauh tertinggal oleh partai-partai sekuler (Golkar, PDIP, Demokrat) seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004 (Media Indonesia, Minggu 15 Oktober 2006).

Partai-partai lama tentunya akan melakukan hegemoni kesadaran terhadap masyarakat agar kekuasaan tetap bisa direngkuh. Sebagai contoh, Golkar akan tetap mengorganisasi modal ekonomi-politik lama untuk menampilkan citra dan memobilisasi suara, melalui struktur dan media-media yang dikuasainya. Demikian juga, PKS akan tetap melakukan hegemoni kesadaran dengan menggunakan agama dan rasialisme, mengumandangkan sentimen moral dan agama untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan suaranya--bahkan juga menyebarkan paham fatalisme dan mistisisme dengan mengintervensi media (TV, koran, majalah, tabloid) agar kesadaran rakyat terpaku pada kebenaran program-program partainya.

Meskipun demikian, partai baru masih akan tetap memiliki peluang untuk mengambil posisi berhadapan dengan partai-partai lama sepanjang ia mampu menerapkan landasan ideologis, strategi-taktik, program, dan tindakan politik yang mampu merubah kesadaran massa ke arah perbaikan struktur ekonomi-politik yang memihak rakyat. Jika menurut data-data penelitian di atas, partai-partai lama masih akan tetap menang, mungkin kemenangan mereka tidak akan sekuat pada pemilu sebelumnya.

Artinya, partai-partai baru disediakan oleh kondisi objektif masyarakat yang harus direspons dengan tampilan partai yang cocok untuk perubahan. Partai baru masih punya ruang terbuka untuk menantang--bahkan menggantikan--posisi partai-partai lama yang nyata-nyata tidak mampu menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah permasaalahan bangsa (kemiskinan dan penindasan).***

ESAI POLITIK NURANI

Rabu, 12 November 2008

Kesejahteraan Guru:

Tidak ada komentar:

VISI KEBUDAYAAN SOEKARNO

Broken Herat

"PEREMPUAN DI MATA SOEKARNO"

BEHIND THE SCENES

"METODE PENDIDIKAN MARXIS-SOSIALIS"

MANUSIA TANPA BATAS

INTIMACY (Keintiman)

PROFIL BUKU:

Membaca Buku "DEMONTRASI SEKS BEBAS"

Arsip Blog

Buku Nurani Soyomukti

______________________

::ku ke-7 NURANI SOYOMUKTI::

Keterangan Buku "MEMAHAMI FILSAFAT CINTA":

:: DIA YANG NYAMAN DIKERUMUNI BUKU-BUKU ::

Buku Terbaru Nurani Soyomukti

Buku (Ter)Baru Nurani Soyomukti:

L A W A N P A R O K I A L I S M E!!!

NURANI SOYOMUKTI

Buku Nurani Soyomukti:

Buku Nurani Soyomukti:

Buku Nurani Soyomukti

Buku Karya NURANI SOYOMUKTI

SUDAHKAH ENGKAU MENULIS DAN BERPROPAGANDA HARI INI?

SAPA-SAPAAN

PELUANG DAN TANTANGAN PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILU 2009

LINKs

Mengenai Saya

BAPAK PLURALISME INDONESIA